UPK SADANIANG DILANDA KEBIMBANGAN

Kegagalan PNPM-Mandiri Perdesaan

Kegagalan pelaksanaan PNPM-MP sangat ditentukan oleh kemampuan fasilitasi lapangan oleh FK/FT, dan kapabilitas FK/FT sangat ditentukan oleh bimbingan FasKab dan Korprov sebagai konsultan program. Contoh yang terjadi di Desa Ansiap Kec.Sadaniang, bangunan air bersih tidak ada air yang menetes karena design gambarnya salah, tidak memperhitungkan tekanan dan fisika aliran air. Ada juga beberapa kegiatan yang terlambat dalam proses penyelesaiannya contohnya saluran irigasi di Dusun Muru Desa Pentek, yang sampai saat ini belum bisa kelar-kelar. Ketika hal ini dikonfirmasikan pada Faskab Tehnik dan Korprov, mereka malah menuding Desa yang salah. Ini sangat aneh, karena kegagalan akhirnya mengkambinghitamkan masyarakat, padahal kita yang terlalu arogan dalam memfasilitasi program. Kami berharap, Korprov, Faskab dan FK/FT jangan cuman pikir untuk menjaga kendi sendiri, tetapi pikirkanlah masyarakat yang sangat membutuhkan keberhasilan program. Kalau salah, ya salah, dan harus tanggungjawab. jangan hanya bisa mencari kambing hitam di masyarakat.

Biaya Operasional UPK??

               

Dalam penjelasan PTO tentang biaya operasional UPK maksimal 2% dari total BLM suatu kecamatan. Biaya operasional tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan operasional upk. Ironisnya, upk harus membeli barang inventaris dari dana operasional tersebut, sementara dalam PTO tidak ada satupun kata yang menjelaskan bahwa dana operasional digunakan untuk membeli barang inventaris. Namanya saja operasional, berarti untuk kebutuhan transport, honor, makan-minum dan sebagainya yang bersifat operasional untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Sementara inventaris adalah barang milik program yang dibeli dari dana program dan seharusnya tidak dipaksakan dibeli dari dana operasional, sehingga UPK menjadi pelaku PNPM yang paling dikebiri haknya.

                Lihat saja biaya operasional proyek pemerintah. Tidak ada yang dibelikan inventaris. Inventaris itu punya pos tersendiri. Mohon penjelasan siapa-siapa yang tahu bagaimana sebenarnya penggunaan dana operasional ini. Apa bedanya operasional TPK dan UPK. Dana TPK tidak dibukukan dibank dan tidak diharuskan untuk beli inventaris, sementara operasional UPK harus dibukukan di bank dan harus beli inventaris.

                UPK Sadaniang melayani kebutuhan 6 Desa, yang semua Desa  berada   didaerah terpencil. Untuk dana operasional biaya transport dan honor 1 tahun saja sudah tidak cukup, kenapa dipaksakan beli barang inventaris?? Program PNPM adalah program yang baik untuk pemberdayaan masyarakat, tetapi disisi lain menjajah UPK. Bayangkan saja gaji seorang fk/ft mencapai Rp. 4,2 juta per bulan, sementara UPK dari pembagian dana operasional tidak sampai seperempatnya masih lagi diintroduksi dengan macam-macam kebutuhan. Program ini tidak manusiawi untuk UPK. Paling tidak inilah yang kami rasakan dikabupaten Pontianak Provinsi Kalimanatan Barat.